JAKARTA – Hasil referendum yang berisi pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss dinilai KH. Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI)  Pusat lantaran pemerintah Swiss takut jika jumlah masjid makin banyak.

“Pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss karena takut jika jumlah masjid di sana kian banyak,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebenarnya, tren makin menjamurnya masjid tidak hanya di Swiss namun juga di sejumlah Negara di Eropa. Pernah ada seorang dokter bedah mata asal Paris mengatakan padanya jika di Paris -sebuah kota yang tak terlalu besar- katanya, terdapat sekitar 500 masjid.

Hal itu sebagai indikasi pertumbuhan masjid dan proses keberagamaan yang akseleratif. Tak bisa dimungkiri, ujarnya, dengan makin menjamurnya masjid, secara tidak langsung populasi muslim akan semakin meningkat.

Menurutnya, ketakutan Swiss sebenarnya juga dialami Belanda. Di negeri kincir angin ini, ada sekitar 52 gereja yang dijual. Dan beberapa di antaranya ada yang dibeli orang Islam dan kemudian dijadikan masjid. Belanda pun sekarang sedang membuat peraturan etika “sopan-santun” yang harus diikuti guna mengekang hal itu.

Dengan adanya perlakuan diskriminatif  itu, dia berpendapat Swiss sebenarnya negara yang ambigu. Satu sisi mendukung HAM, namun melarang orang mendirikan simbol keagamaan. Dan hal itu menurutnya tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan maka akan semakin semena-mena.

Sementara itu, Banyak pengelola gedung di Jakarta Pusat (Jakpus) belum mematuhi Perda No. 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan Pergub No. 75/2005 tentang kawasan dilarang merokok. Perda itu masih omdo alias omong doang. Pernyataan ini disampaikan Kepala KLH Jakpus, Abdul Malik.

“Pengelola atau pemilik bangunan yang belum menerapkan KDM untuk sementara masih diberi peringatan. Namun kalau masih bandel, akan dikenakan sanksi mulai dari penutupan sementara hingga ditutup,” kata Abdul Malik.

Pernyataan Malik didasarkan bukti dari inspeksi mendadak (sidak) terhadap 144 bangunan di delapan kecamatan ternyata 50 persennya belum menerapkan kawasan dilarang merokok (KDM).

Sidak dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Jakpus terhadap tujuh kawasan dilarang merokok yaitu tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.

Gedung-gedung yang berada di kawasan Jl. Thamrin, Sudirman, Merdeka Barat, Timur, Selatan, Utara dan Jl Kebon Sirih hamper seluruhnya telah dicek. Hasilnya ada yang sudah 100 persen menerapkan, ada yang masih setengah-setengah dan ada yang belum ada.

Ketua Tim sidak, Sudarso menambahkan tim terdiri dari aparat Sudin Perhubungan, Satpol PP, Sudin Pariwisata, Sudin Pendidikan Menengah, Sudin Pendidikan Dasar, Sudin Kesehatan dan lain-lain. “Pengawasan dan pengecekan akan dilakukan lagi, setelah sidak. Untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan atau belum,” ucapnya.  

Sebagaimana diketahui, sejak Februari 2006, Pemprov DKI memberlakukan Perda No 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan Peraturan Gubernur No 75/2005 tentang kawasan dilarang merokok. Para pelanggar dalam Perda ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Sayang, selama ini, larangan itu belum sepenuhnya ditatati. Masih terdapat banyak pelanggaran, bahkan ada kesan warga tak mengghiraukannya.

(Hidayatullah.com)